Advertisement
Sumber| Dpr.go.id |Editor | SF
Ilustrasi Banjir Bandang | Pixabay/Qimono
Info720-Jakarta| Anggota Komisi VI DPR RI Herman
Khaeron mengungkapkan dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke
Kalimantan Timur dibutuhkan konsolidasi secara koprehensif dengan berbagai
intitusi dan kalangan.
Terlebih lagi
bagi BUMN, menurutnya perusahaan milih negara ini harus melakukan akselerasi
kesiapan pemindahan IKN ke Kaltim. Baik kesiapan infrastruktur dasar dan
penunjang karus dibangun dengan baik dan serius, dikutip dari Dpr.go.id pada 18 April 2021.
“Oleh karena
itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan
indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara baru ini bisa dilaksanakan,
nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesipan itu. Jangan sampai
hanya dibangun infrastruktur dasar, tetapi kemudian penunjangnya tidak ada”
tandas Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke
Balikpapan, Kaltim, Kamis (15/4/2021).
Politisi
Partai Demokrat itu mengatakan, untuk pembangunan IKN baru, perlu konsolidasi
yang luas dengan berbagai instrumen, institusi yang ada harus saling mendukung
untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan kota. Hero
sapaan akrab Herman Khaeron tidak mengharapkan adanya celah fasilitas yang
tidak siap.
“Bagaimana
nanti susah komunikasi, listriknya byarpet misalkan, kemudian BBM-nya langka
belum memadai ini kan juga persoalan-persoalan yang harus betul-betul
dibicarakan dikonsolidasikan menjadi kebutuhan terhadap pendirian Ibu Kota Negara
baru di Kalimantan Timur” papar Hero.
Ide dan upaya
memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan
dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan
sejumlah negara maju. Di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh
dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan
layanan pubik memadai bagi warga masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu
kota negara memang harus diambil.
