Advertisement
Massa aksi menuju kantor DPRD Kabupaten Dompu |
Foto Str
Reporter | Str | Editor | SF
Massa Aliansi Penindasan menuntut pada DPRD Dompu
Menolak penundaan pemilu yang inskonstitusional, menolak kenaikan BBM dan minyak goreng, segera Evaluasi fungsi pengawasan DPR RI, menuntut untuk menaikkan harga gabah di kabupaten Dompu. "Anjloknya harga gabah itu merugikan petani maka dari itu kami harap DPRD sebagai fungsi pengawasan memperhatikan nasib petani," teriak Son Marhain saat menyampaikan orasinya.
Ketua umum HMI MPO Cabang Dompu, Ajunnarfid menyampaikan pada ketua DPRD untuk segera menindaklanjuti tuntutannya. "Rencana penundaan pemilu serta naiknya harga bahan pokok, seperti BBM, Minyak Goreng menyakiti hati rakyat Indonesia," tegas Arjunna.
Usai tuntutan massa diterima oleh ketua DPRD, Andi Bahtiar massa melanjutkan aksinya di kantor bupati. Di hadapan orang nomor satu Dompu massa mempertanyakan harga gabah hasil kesepakatan antara Pemda, DPRD, serta Bulog yang saat itu Rp 3700/kilonya namun hal tersebut dinilai tidak pernah direalisasikan.
Massa menawarkan Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani (AKJ) untuk membuat surat edaran atau perda khusus terkait harga gabah yang anjlok. Namun AKJ tidak berani menyikapi hal tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga massa kecewa.
