Advertisement
 |
| Koordinator korlap, Eviansyah saat menyampaikan tuntutan di depan kantor Desa Lasi Kec. Kilo Kab. Dompu-NTB pada Kamis 27 Juni 2024//Tom |
Reporter | Str
Editor | Tom
Info720.com—Masyarakat
yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Lasi mengadakan aksi damai di
kantor Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu-NTB, pada Kamis, 27 Juni
2024. Mereka menuntut agar kepala desa Lasi melibatkan pemangku kepentingan,
tokoh masyarakat, dan lembaga internal seperti BPD, LPM, dan Karang Taruna
dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan.
Eviansyah, koordinator lapangan aksi, menyatakan bahwa
pemerintahan desa saat ini tidak dikelola secara transparan dan cenderung
otoriter. “Ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi desa, anggaran dikelola
secara tertutup dan tanpa transparansi. Pengelolaan dana desa dimonopoli oleh
kepala desa secara otoriter. Anggaran sebesar 2,3 miliar rupiah hanya dikelola
oleh satu orang, jadi wajar jika terjadi kesenjangan dan ketimpangan di
mana-mana,” seru Eviansyah dari atas mobil komando aksi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kepala desa tidak pernah
bermusyawarah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. “Kami
meminta agar setiap musyawarah melibatkan sekretaris desa, BPD, dan bendahara
agar penggunaan dana desa lebih transparan,” pintanya.
Eviansyah juga menyoroti pengangkatan staf desa yang tidak
sesuai aturan dan cenderung sembarangan. Menurutnya, pengangkatan staf desa
harus berdasarkan kebutuhan desa, bukan kepentingan kepala desa. “Pengangkatan
staf desa itu tidak sesuai aturan dan dilakukan sesuka hati oleh kepala desa.
Dari mana anggaran untuk staf baru? Kami menduga ini adalah upaya monopoli oleh
kepala desa untuk memasukkan kerabat dan timnya ke dalam pemerintahan,”
katanya.
Tidak luput dari sorotan, Eviansyah kembali menyebut bahwa
kepala desa sering membagikan bantuan bukan di kantor desa, melainkan di
kediamannya. “Kepala desa selalu membagikan bantuan di rumahnya seolah-olah itu
uang pribadinya. Bantuan, alat pertanian, mesin, bantuan sosial, dan beras
dibagikan sesuai selera kepala desa,” tuturnya.
Anggota aksi lainnya turut menyoroti kondisi demokrasi di
Desa Lasi yang dianggap tidak baik. “Tidak boleh ada pemerintah desa yang
sewenang-wenang, tertutup, dan otoriter. Pemerintahan harus melibatkan semua
lembaga, bukan hanya keluarga dan tim saja,” ujar Haerul.
Irman, yang hampir bentrok dengan pihak pro desa dalam
orasinya, menyatakan bahwa kepala desa memimpin dengan gaya oligarki dan
otoriter. “Ada pungutan liar yang diperintahkan langsung oleh kepala desa,
pengangkatan staf desa yang tergesa-gesa hanya dalam dua hari dengan jumlah
lebih dari 10 orang, jelas ini berlebihan dan tidak sesuai dengan keuangan
desa. Kepala desa juga menanamkan politik identitas yang dapat memecah belah
masyarakat,” tegas Irman.
Kepala desa yang berada di kantor desa langsung menanggapi
tuntutan massa aksi. “Saya mengangkat staf desa atas instruksi DPMPDes Dompu,
jadi silakan komplain ke sana. Soal pungutan liar, saya tidak pernah melakukan
hal itu,” kata Kepala Desa Abas Hamid di depan massa aksi.
Sementara itu, BPD juga turut memberikan komentar soal Kades
yang memonopoli anggaran dana desa serta ada juga dugaan pungutan liar serta
pengangkatan staf desa yang di anggap fatal.
“Sebagai BPD, saya tidak perna diundang dan dilibatkan oleh
kepala Desa dalam mengatur anggaran maupun hal-hal yang yang dianggap pengting
desa, kades justru mengangkat staf desa tanpa koordinasi dan musyarawarah
dengan BPD, bahkan kami tidak mengetahuinya,” kat ketua BPD, Nurdin A. Rahim.
